keluarga purnawirawan juga warakawuri pada rt06/rw03 jalan kesatrian iii dan iv berland, kebon manggis, matraman, jakarta timur meminta panglima tni agar menjalankan dialog guna menyelesaikan masalah rencana penggusuran paksa properti mereka dengan direktorat zeni angkatan darat.
kami menyewa panglima tni memusyawarahkan dan membeli Jawaban pasling baik bersama agar semua kasus properti negara pada lingkungan tni, khususnya kompleks berland, papar juru bicara warga donald tambunan selama jakarta, selasa malam.
ia menyatakan, dalam 14 mei 2013 hendak kembali menjadi hari berdarah terhadap kurang lebih 30 orang janda pahlawan pejuang 1945 selama komplek berland, matraman, jakarta timur.
karena, kata dia, selama tanggal tersebut rumah mereka akan digusur paksa oleh direktorat zeni angkatan darat (ditzi ad).
Informasi Lainnya:
disebutkan bahwa ditzi ad dalam 22 april 2013 dengan sekonyong-konyong tanpa melalui musyawarah ataupun dialog terlepas sebelumnya telah mengirimkan surat pemberitahuan Salah satu (sp-1) mengenai pengosongan rumah kompleks berland dan dihuni sekitar 15.000 jiwa tergolong ke 30 pihak janda pahlawan 1945 itu.
kompleks berland, tutur donald, merupakan kompleks bersejarah dalam mana sebelum kemerdekaan ri komplek itu dihuni dengan pasukan knil.
setelah kemerdekaan ri, ujarnya, pasukan pejuang 1945 dengan otomatis menghuni komplek perumahan itu.
menurut dia, tidak ada gangguan terlepas dan dialami penduduk komplek berland sampai pada 22 april 2013 tni/ditzi ad mengeluarkan surat pemberitahuan pengosongan (sp-1) dan membeli resah serta shock warga, tergolong 30 orang janda pahlawan pejuang 1945 dan masih tersisa selama sini.
untuk itu, kata dia, masyarakat berland dan juga tergabung pada aliansi kaum korban kebijakan penyelenggara negara (aprn) mengecam tindakan sewenang-wenang dan dilaksanakan ditzi ad, sebab sp-1 dan dikeluarkan jelas-jelas melanggar hukum.
menurut undang-undang nomor 51/prp/1960 juga pasal 196 hir (herziene indsland reglement), katanya, dengan demikian dan dapat menganggarkan izin penggusuran, pengosongan, pengusiran dan/atau pembongkaran properti hanyalah atas izin kepala daerah serta ketua pengadilan negeri.
karenanya, kata dia, sebagai penyelenggara negara seharusnya tni/ditzi ad serta patuh pada hukum juga peraturan perundang-undangan dan berlakuk dengan nasional (positif), bukan hanya pada ajaran internal mereka sendiri, makanya seolah-olah negara ini adalah negara tni/ditzi ad, bukan negara hukum.
padahal, katanya, uud 1945 tegas mengatakan, indonesia merupakan negara hukum oleh karenanya mana ada pun pada lembaga apapun, harus tunduk dan patuh terhadap hukum.
oleh sebab itu, penduduk berland membayar presiden ri cq. menteri keuangan cq. menteri pu cq. panglima tni agar secara langsung melaksanakan semua kasus juga serta sengketa properti negara dengan nasional.
warga dan meminta panglima tni untuk menindak dengan tegas oknum tni/ditzi ad yang menganggarkan sp-1, karena jelas-jelas melanggar hukum, termasuk melanggar uu tni nomor 34 tahun 2004.
selain itu, katanya, menyewa panglima tni untuk memerintahkan direktur zeni ad supaya mencabut sp-1.