sekitar seribu orang dari dua serikat buruh selama kabupaten karimun, kepulauan riau, akan mengadakan aksi unjuk rasa memperingati hari buruh dalam kurang lebih gedung dprd setempat pada rabu (1/5/13).
surat pemberitahuan supaya berunjuk rasa kami terima daripada dua serikat buruh. jumlah massa seluruhnya kurang lebih 1.000, papar ketua komisi a dprd karimun jamaluddin pada gedung dprd karimun selama kecamatan tebing, selasa.
jamaluddin menjelaskan, dua serikat tersebut masing-masing konfederasi serikat pekerja semua indonesia (kspsi) dan menungkapkan hendak mengerahkan sekitar 700 orang pekerja.
kemudian, penampilan serikat pekerja aneka industri federasi serikat pekerja metal indonesia (spai-fspmi) hendak diikuti 300 orang.
Informasi Lainnya:
selaku wakil rakyat, kami tentu mau menerima penampilan penyampaian pendapat dan masukan dan diutarakan melalui tertib, ujarnya.
khusus massa spai-fspmi, kata dia, selama surat pemberitahuannya juga menungkapkan mau berunjuk rasa dalam kantor bupati karimun.
dprd, tutur jamaluddin, siap menampung masukan yang akan disampaikan para pekerja pas melalui fungsinya dijadikan lembaga perwakilan rakyat.
dewan ingin menindaklanjuti. bila aspirasi itu ditujukan ke pusat, tentu disampaikan ke pusat. terlalu serta dengan pendapat supaya pemerintah daerah, ujarnya.
ketua spai-fspmi cabang karimun muhamad fajar menyatakan, aksi damai tersebut adalah jenis penyampaian masukan terutama tentang yang dituntut peningkatan kesejahteraan kaum buruh.
ada tiga yang dituntut yang ingin kami sampaikan dalam aksi besok. pertama, menuntut pemerintah memberlakukan garansi sosial terhadap berbagai rakyat secara menyeluruh pada 2014, menolak upah murah juga menolak sistem kerja alih daya atau outsourcing, tuturnya.
menurut muhamad fajar, massa buruh juga ingin mengatakan yang dituntut supaya pemerintah daerah melalui bupati segera mengangkat fungsional pengawas ketenagakerjaan di dinas tenaga kerja.
minimnya pengawas mengakibatkan banyaknya pelanggaran dan tidak terpantau dan diproses pas ketentuan, khususnya tentang sengketa diantara pekerja melalui pengusaha seperti pemutusan hubungan kerja, pesangon juga hak-hak pekerja lainnya, katanya.