kejaksaan agung menungkapkan eksekusi mantan kepala badan reserse juga kriminal polri, komjen pol (pur) susno duadji, akan dijadwalkan ulang sesudah gagal di rabu (24/4).
pelaksanaan eksekusi mau dijadwal ulang, kata kepala pusat penerangan hukum kejaksaan agung, setia untung arimuladi, pada antara pada jakarta, kamis.
tim eksekutor kejaksaan tinggi dki jakarta dan kejaksaan negeri jakarta selatan pada rabu (24/4) pagi berencana mengeksekusi susno duadji daripada kediamannya pada kompleks jalan pakar raya no. 6 kelurahan ciburial, kecamatan cimenyan, kabupaten bandung.
namun rencana eksekusi itu tidak berjalan mulus sebab mencari perlawanan dari susno serta susno kemudian dibawa ke markas polda jawa barat.
Informasi Lainnya:
di mapolda jawa barat, hingga kamis dini hari tim jaksa eksekutor berupaya mengeksekusi susno namun gagal.
akhirnya tim jaksa eksekutor meninggalkan mapolda Jawa Barat pada jam 00.15 wib, kata setia.
ia menegaskan, kejaksaan tetap akan mengeksekusi susno pas dengan perintah undang-undang.
tentunya kami berusaha pas dengan perintah undang-undang. jadi kami tetap ingin menggarap eksekusi, katanya.
ia serta menampik dugaan kepolisian melindungi susno duadji. apa melindungi, kasus susno sendiri serta kan perkaranya ditangani dengan kepolisian, ujarnya.
dalam putusan perkara nomor perkara 899 k/pid.sus/2012 tertanggal 22 november lalu, mahkamah agung menguatkan putusan pengadilan negeri jakarta selatan dan pengadilan tinggi dki jakarta kiranya susno terbukti bersalah pada pidana korupsi penanganan perkara pt salmah arowana lestari serta dana pengamanan pilkada jawa barat 2008.
susno diganjar hukuman penjara di 3,5 tahun sebab terbukti menyalahgunakan wewenang saat menjabat sebagai kepala badan reserse dan kriminal melalui menerima hadiah rp500 juta untuk mempercepat penyidikan angka arowana.
pengadilan dan menyampaikan susno terbukti mengurangi dana pengamanan pilkada jawa barat untuk kepentingan pribadi ketika menjabat kepala polda jawa barat di 2008.
susno bersikukuh putusan mahkamah agung tidak memuat perintah agar melakukan penahanan.