anggota komisi v dpr ri josef a. nae soi menyatakan status internasional selama bandara internasional lombok (bil) mesti ditinjau sebab hingga sekarang belum mengikuti kriteria dunia, seperti tidak mampu didarati pesawat besar sejenis boeng 747.
kalau itu belum baik mesti ditinjau ulang, kalau tetap hendak dimanfaatkan mesti memenuhi kriteria intrnasional. karena tersebut pt angkasa pura i mesti membeli `company operation manual` (com) juga ini mesti dienuhi, katanya selama saat rapat melalui jajaran pt angkasa pura i di bandara internasional lombok di praya, kabupaten lombok sedang, senin.
karena tersebut, ujarnya, landasan pacu bil mesti segera dibangun supaya mengikuti kriteria internasional itu juga menurut uu no. 1/2009 tentang penerbangan, pembangunan landasan pacu bandara itu merupakan tugas negara.
sementara tersebut anggota komisi v dpr lainnya, yoseph umardani menyoroti soal keamanan penerbangan. jangan hingga terulang terserah angka kasus pesawat lionair, apa saja apakah kecelakaan tersebut akibat kesalahan manusia ataupun sebab kurangnya fasilitas keselamatan penerbangan.
Informasi Lainnya:
saya akan penyebab kejadian selama bali dikuasai untuk jumlah serupa tidak terulang. dalam keuntungan ini alat keselamatan penerbangan adalah prioritas. dengan kejadian dalam bali dunia menyoroti kta, katanya.
ketua tim komisi v dpr ri h muhidin muhamad said menyampaikan, kehadiran bil dijadikan bandara internasional baru banyak dikeluhkan warga. tenntang dengan perpanjangan landasan pacu bandara ini sudah diinstruksikan langsung oleh presiden susilo bambang yudhoyono tergolong pembangunan terminal haji.
ini dan harus kita lihat apakah sudah diselenggarakan dengan pt angkara pura serta bagaimana langkah untuk menyelesaikannya, katanya.
mengenai keberadaan pernyataan salah betul anggota komisi v mengenai perlunya ditinjau ulang status internasional selama bil, dia menyampaikan, tersebut tidak usah, namun bila bil merupakan bandara internasional, dengan demikian konsekuenasinya fasilitas itu mesti dipenuhi dengan pt angkasa untuk operator bandara.
mengenai perpanjangan landasan pacu masih ada permasalahan, sebab banyak peraturan presiden yang menyampaikan kiranya semua bandara dan dioperasikan dengan badan upaya-upaya milik negara (bumn), negara selama hal ini kementerian perhubungan tak mampu menganggarkan dana agar keperluan tersebut, katanya.
karena tersebut, papar muhidin, pihaknya ingin meminta kepada menteri perhubungan serta menteri bumn untuk sesegera bisa saja memperpanjang landasan pacu bil sesuai dangan instruksi presiden.