bakal calon anggota legislatif (bacaleg) dpr dari partai bulan bintang (pbb), susno duadji, tidak lolos verifikasi administrasi sebagaimana pengumuman komisi pemilihan umum (kpu) selama jakarta, selasa.
dia (susno duadji) mengikuti kriteria dan sebetulnya tidak mampu dicalonkan, pasti tak dapat kami nyatakan mengikuti syarat, papar komisioner kpu hadar nafis gumay.
dalam peraturan kpu nomor 13 tahun 2013, untuk berubahnya atas pkpu nomor 7 tahun 2013 tentang pencalonan anggota dpr, dpd serta dprd, dikenalkan bahwa surat pencalonan juga daftar bakal calon dibuktikan melalui surat pernyataan tak sudah dijatuhi pidana penjara menurut putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
syaratnya adalah ancaman pidana penjara lima tahun ataupun lebih, maka pak susno tersebut dijatuhi suatu pidana penjara yang ancamannya hingga lima tahun maksimal, tambahnya.
Informasi Lainnya:
sementara itu, ketua kpu ri husni kamil manik menyatakan bahwa bakal caleg yang berstatus terpidana tak memenuhi syarat agar ditentukan dalam daftar calon tetapi (dcs).
kalau terpidana itu sudah inkracht (berkekuatan hukum tetap), oleh karenanya masuk di ketentuan pasal tak memenuhi syarat, katanya.
pada saat penyerahan berkas bacaleg ke kpu, 22 april, susno mengatakan dia bersedia merupakan bacaleg pbb sebab merasa cocok melalui garis perjuangan ketua majelis dewan syura yusril ihza mahendra, khususnya mengenai soal hukum.
saya diminta oleh partai untuk masuk di daerah pemilihan (dapil) jawa barat. apapun dan diputuskan partai, saya patuhi, tutur susno selama gedung kpu saat tersebut.
susno didakwa di kasus korupsi penanganan perkara pt salmah arowana lestari dan dana pengamanan pilkada jawa barat 2008. dia divonis bersalah serta dihukum pidana 3 tahun 6 bulan penjara oleh pengadilan negeri jakarta selatan juga pengadilan tinggi dki jakarta.
dia terbukti menyalahgunakan wewenang saat menjabat kabareskrim, ketika menangani angka pt sal melalui menerima hadiah rp500 juta agar mempercepat penyidikan angka tersebut.
pengadilan dan menungkapkan susno terbukti mengurangi rp 4.208.898.749 yang merupakan dana pengamanan pilkada jawa barat ketika menjabat kapolda Jabar di 2008, untuk kepentingan pribadi.